Hubungan Ilmu dengan Agama

Agama dan ilmu sangatlah saling terkait karena orang yang banyak ilmunya apabila tanpa di topang oleh agama semua ilmu tidak akan membawa kemaslahatan umat, sebagai contoh negara- negara maju yang sangat gigih mendalami ilmu dan teknologi, tetapi sering menjadi sumber pemicu terjadinya peperangan, begitupun juga orang yang sangat sibuk dengan belajar agama ,tetapi tidak mau menggali ilmu dan pengetahuan alam disekitar kita , maka akan mengalami kemunduran , sedangkan untuk mencapai kebahgiaaan akhirat haruslah banyak berbut/beribadah dalam hal untuk kemajuaan umat, apa jadinya apabila semua umat berkutik di ritualitas saja, ini adalah suatu pertanyaan gambaran yang menyedihkan.

Seperti halnya dengan ilmu dan filsafat, agama tidak hanya untuk agama, melainkan untuk diterapkan dalam kehidupan dengan segala aspeknya. Pengetahuan dan kebenaran agama yang berisikan kepercayaan dan nilai- nilai dalam kehidupan, dapat dijadikan sumber dalam menentukan tujuan dan pandangan hidup manusia, dan sampai kepada prilaku manuisitu sendiri.

Dalam agama sekurang - kurangnya ada empat ciri yang dapat kita kemukakan, yaitu :

• Adanya kepercayaan terhadap yang gaib, kudus, dan maha agung, dan pencipta alam semesta (Tuhan)
• Melakukam hubungan dengan hal- hal diatas,dengan berbagai cara. Seperti dengan mengadakan acara – acara ritual, pemujaan, pengabdian, dan, doa.
• Adanya uatu ajaran (doktrin) yang harus dijalankan oleh setiap penganutnya.
• Menganut ajaran Islam, ajaran tersebut diturunkan oleh Tuhan rtidak langsung kepada seluruh umat manusia, melainkan kepada Nabi – nabi dan rasulnya. Maka menurut ajaran islam adanya rosul dan kitab suci merupakan ciri khas dari pada agama.

Agama berbeda dengan sains dan filsafat karena agama menekankan keterlibatan pribadi, walaupun kita dapat sepakat tidak ada definisi agama yang dapat diterima secara universal. Kemajuan spritual manusia dapat diukur dengan tinggi nilai yang tak terbatas yang ia berikan kepada objek yang ia sembah. Seorang yang religius merasakan adanya kewajiban yang tak bersyarat terhadap zat yang ia anggap sebagai sumber yang tertinggi bagi kepribadian dan kebaikan.

Wilayah ilmu berbeda dengan wilayah agama. Jangankan ilmu, akal saja tidak sanggup mengadili agama. Para ulama sekalipun, meski mereka meyakini kebenaran yang dianut tetapi tetap tidak berani mengklaim kebenaran yang dianutnya, oleh karena i-tu mereka selalu menutup pendapatnya dengan kalimat wallohu a`lamu bissawab, bahwa hanya Allahlah yang lebih tahu mana yang benar. Agama berhubungan dengan Tuhan, ilmu berhubungan dengan alam, agama membersihkan hati, ilmu mencerdaskan otak, agama diterima dengan iman, ilmu diterima dengan logika.

Meski demikian, dalam sejarah manusia, ilmu dan agama selalu tarik menarik dan berinteraksi satu sama lain. Terkadang antara keduanya akur, bekerjasama atau sama-sama kerja, terkadang saling menyerang dan menghakimi sebagai sesat, agama memandang ilmu sebagai sesat, sebaliknya ilmu memandang perilaku keagamaan sebagai kedunguan.

Belakangan fenomena menunjukkan bahwa kepongahan ilmu tumbang di depan keagungan spiritualitas, sehinga bukan saja tidak bertengkar tetapi antara keduanya terjadi perkawinan. Sangat menarik bahwa Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa, kemulian seorang mukmin itu diukur dari agamanya, kehormatannya diukur dari akalnya dan martabatnya diukur dari akhlaknya. Ketika nabi ditanya tentang amal yang paling utama, hingga lima kali nabi tetap menjawab husn al khuluq, yakni akhlak yang baik yaitu sekuat mungkin jangan marah.

Agama maupun filsafat berhubungan dengan realitas yang sama. Kedua-duanya terdiri dari subjek-subjek yang serupa dan sama-sama melaporkan prinsip-prinsip tertinggi wujud. Keduanya juga melaporkan tujuan puncak yang diciptakan demi manusia yaitu kebahagiaan tertinggi. Filsafat memberikan laporan berdasarkan persepsi intelektual. Sedangkan agama memaparkan laporannya berdasarkan imajinasi. Dalam setiap hal yang didemonstrasikan oleh filsafat, agama memakai metode-metode persuasivfe untuk menjelaskannya.

Agama berusaha membawa tiruan-tiruan kebenaran filosofis sedekat mungkin dengan esensi mereka. Filsafat dan agama merupakan pendekatan mendasar menuju pada kebenaran. Filsafat dapat digambarkan sebagai ilmu tentang realitas yang didasarkan atas metode demonstrasi yang meyakinkan, suatu metode yang merupakan gabungan dari intuisi intelektual dan putusan logis yang pasti. Berdasarkan alasan ini, filsafat lantas disebut sebagai ilmu dari segala ilmu, induk dari segala ilmu, kebijaksanaan dari segala kebijaksanaan, dan seni dari segala seni.   

Institut Teknologi Sumatera didirikan di Lampung

Pernahkan kalian tahu tentang profil ITB (Institut Teknologi Bandung) yang ada di kota Bandung. Yach, mungkin ada yang tahu dan ada juga yang tidak tahu. Baiklah saya jelaskan sedikit tentang ITB.

ITB adalah Universitas yang terkenal dengan kualitas yang bagus dan duduk di peringkat ke-80 di dunia. Saat ini status ITB adalah BHMN (Badan Hukum Milik Negara).

Waauuu, saya juga pengen kuliah disana karena saya sendiri lebih suka dan bakat saya ada di dunia IT (Information Technology), tapi sayang tidak didukung oleh orang tua saya. Yach alasannya terlalu jauh dari kota Bandar Lampung, dan pandangan ortu saya karena gender saya perempuan yang nggak baik kuliah jauh-jauh, toh ujung-ujungnya susah nyari pekerjaan dan takut ada apa2nya,, Yach biasa orang tua tidak mau terjadi apa-apa dengan anak gadisnya. Ehm, No problem bagi saya yang penting saya menjalani apa yang sudah terjadi dan saya yakin ada hikmah dibalik semua itu, dan sekarang saya juga jadi menyukai dunia sosial dimana ternyata ada sebuah hal baru yang belum saya ketahui.. Alhamdulilah saya masuk juga di UNILA, salah satu Universitas Negeri yang ada di Lampung. dan juga nggak gampang masuk UNILA loh, karena banyak saingannya yang lebih berkompeten. Nah, saya jadi curhat gini,, hehehe,, Maaf yach tmn2,, Anggap saja angin yang berlalu..

Cerita di atas tadi mungkin sebagai salah satu latar belakang  mengapa Institut Teknologi Sumatera didirikan, toh kita tidak perlu jauh-jauh kuliah di Bandung, di Lampung sudah ada Institut Teknologi Sumatera yang setara dengan ITB..Berarti lebih hematlah yach,, hehehe ..

Lanjut ke persoalan, Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) berencana membangun dua institut teknologi, masing-masing di Sumatera dan Kalimantan. Kedua institut itu akan serupa dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Teknologi Surabaya (ITS).Pembangunan institut teknologi di luar Jawa bertujuan untuk mempermudah akses pelajar yang ingin belajar ilmu teknik tetapi tinggal di luar Pulau Jawa. Meski pendanaan bersumber dari APBN, namun pemerintah pusat tetap meminta pemprov setempat menyiapkan lahan dan penelitian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) oleh Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH).

Dari sumber yang saya baca (Lampost) tentangs Intitut Teknologi Sumatera :

PENDIDIKAN TINGGI ITS Mulai Dibangun Juni 

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pembangunan institut teknologi Sumatera (ITS) mulai dibangun pada Juni mendatang. Pada tahun akademik 2013-2014 diharapkan ITS mulai menerima mahasiswa baru.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tauhidi, Selasa (10-4), mengatakan pihaknya menyambut baik rencana pembangunan ITS di Lampung. Menurut Tauhidi, gedung pertama yang akan dibangun adalah rektorat. Sementara lokasi tempat dibangunnya institut ini di daerah Way Huwi, perbatasan Lampung Selatan dengan Bandar Lampung.

Menurut Tauhidi, Gubernur Lampung Sjahroedin Z.P. menargetkan pada 2013 ITS dapat melakukan penerimaan mahasiswa baru. Pada pertemuan antara tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Pemerintah Provinsi Lampung beberapa waktu yang lalu, ITB yang ditunjuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menangani pembangunan institut ini memerlukan lahan sekitar 300 hektare (ha).

Sampai saat ini, lahan yang ada baru 150 ha. Namun, dalam waktu dekat sisa 150 ha tersebut dapat dimiliki. Dalam kunjungan tersebut, tim dari ITB melakukan peninjauan lokasi dan mempelajari hal-hal yang harus diurus terkait dengan pembangunan ini.

Tauhidi menjelaskan Lampung terpilih sebagai lokasi pembangunan ITS mengalahkan Sumatera Selatan dan Sumatera Utara karena lokasi yang strategis dan besarnya dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, Unila, sampai ketua DPD, dalam bentuk dukungan moral dan tertulis.

Pembangunan ITS dapat membantu mempercepat pembangunan, terutama dalam bidang pendidikan di Lampung. Saat ini, Pemprov tengah mengurus analisis mengenai dampak lingkungannya (amdal) dan perizinannya.

Tauhidi menjelaskan latar belakang pembangunan ITS terkait dengan kajian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai kebutuhan tenaga teknik untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, salah satunya di Sumatera. ITB ditunjuk menangani pembangunan ITS, sedangkan Institut Teknologi Sepuluh Nopember ditunjuk untuk menangani pembangunan institut teknologi di Kalimantan.

Sementara itu, Rektor Unila Sugeng P. Harianto mengatakan pembangunan ITS ini dapat membuat Bandar Lampung menjadi kota pelajar. Banyaknya perguruan tinggi di suatu daerah dapat mendorong pembangunan di daerah tersebut dengan pesat.

Ia mencontohkan Bandung yang maju karena selain banyaknya perguruan tinggi swasata, ada juga ITB, Universitas Padjajaran, dan Universitas Pendidikan Indonesia. Begitu pula dengan Lampung, selain puluhan perguruan tinggi swasta, terdapat Unila dan Institut Agama Islam Negeri, dan akan ditambah lagi dengan ITS.

Sugeng menjelaskan Unila mendukung penuh pembangunan institut ini, karena dapat turut menampung para pendaftar yang tertarik pada pendidikan teknik ini. Setiap tahunnya, Unila terpaksa tidak menerima semua mahasiswa yang mendaftar ke Fakultas Teknik dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam karena keterbatasan kapasitas.

Dengan adanya ITS, para mahasiswa tersebut dapat tersalurkan. Sugeng menjelaskan animo calon mahasiswa sangat tinggi untuk kuliah di Lampung. Tidak hanya calon mahasiswa yang berasal dari Lampung, tapi juga dari luar daerah seperti Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, Banten, dan Jakarta.

“Institut Teknologi Sumatera tidak akan mengganggu input atau calon pendaftar Unila,” kata Sugeng. Selain itu, dengan semakin banyaknya jumlah perguruan tinggi di Lampung, dapat mendorong dan memotivasi para dosen agar meningkatkan kompetensi mereka dan lebih giat melakukan riset guna memperkaya pengetahuan.

“Pasti dosen di perguruan tinggi A tidak mau kalah dengan perguruan tinggi B atau C, jadi bisa menciptakan iklim persaingan sehat diantara tenaga pengajar,” kata Sugeng. (MG4/S-3)

INSTITUT TEKNOLOGI Kualitas Sumatera Setara ITB 

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Kualitas institut teknologi Sumatera yang akan berdiri di Lampung nantinya setara dengan kualitas Institut Teknologi Bandung (ITB).

Hal itu dikemukakan Rektor ITB Akhmaloka, dalam paparannya kepada Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. beserta jajarannya, di ruang tamu utama Pemprov Lampung, Senin (9-4).

"Menteri Muhammad Nuh mengamanatkan kepada kami untuk mengkloning ITB. Minimal, kualitas institut teknologi Sumatera harus setara dengan ITB," kata Rektor mengutip pernyataan Menteri.

Latar belakang pembangunan institut teknologi Sumatera ini berkaitan dengan amanat Presiden SBY yang menginginkan penambahan tenaga insinyur di Indonesia agar bisa menjadi negara maju di bidang industri.

"India saja saat ini memiliki 14 institut teknologi. Presiden menargetkan pada 2020 Indonesia sudah memiliki setidaknya 10 institut teknologi baru untuk menjadi negara industri," kata Akhmaloka.

Tahun ini pemerintah telah memulai pembangunan institut teknologi Sumatera dan Kalimantan. Ia menuturkan pembangunan ini merupakan program nasional yang menggunakan anggaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang kemudian menjadi bagian dari anggaran ITB.

Rektor menargetkan pada 2012 pembangunan awal sudah bisa dimulai, sehingga pada 2014 institut teknologi baru tersebut mulai dapat beroperasional dan menerima mahasiswa baru.

"Untuk tahun awal akan berada di bawah naungan ITB dan penerimaan mahasiswa dan dosen akan menggunakan konsep ITB. Setelah berjalan dan mampu mandiri, institut ini akan menjadi institusi sendiri," ujar dia.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Fahrizal Darminto, dalam paparannya, menyatakan pembangunan institut teknologi Sumatera ini sejalan dengan perencanaan tata ruang di Lampung.

Pemilihan Lampung sangat tepat melihat letaknya yang strategis secara nasional, bahkan masuk kawasan strategis internasional. "Lampung saat ini juga sudah menjadi daerah tujuan pendidikan, di mana 40% mahasiswa Unila saat ini berasal dari luar Lampung. Lulusan SMA per tahun di Lampung mencapai 55 ribu orang dengan 12 ribu per tahun terserap di perguruan tinggi," kata dia.

Gubernur Lampung menyatakan akan mendukung penuh apa pun yang dibutuhkan ITB untuk membangun institut teknologi baru ini, termasuk menyediakan lahan di eks PTPN VII di Sukarame, Bandar Lampung-Lampung Selatan. (MG1/S-2)

Begitulah teman-teman, sekelumit postingan saya.. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang mungkin membuat kalian tersinggung,, Mohon dimaafkan,, Maklum saya bukanlah makhluk yang sempurna, dan tak luput dari kesalahan.. Terimakasih

Sumber : wikipedia dan lampost

Oleh : Monalia Sakwati

Definisi Sosiologi Politik

A. Pengertian Sosiologi Politik

Sebelum membahas perkembangan, pendekatan dan peranan sosiologi politik, terlebih dahulu perlu memahami pengertian dan hakikat sosiologi politik. Hal ini penting, agar dalam mempelajari materi selanjutnya memiliki pemahaman yang jelas mengenai apa itu sosiologi politik, apa cakupannya dan di mana posisinya antara sosiologi dan ilmu politik? Apakah sebagai cabang dari sosiologi, atau merupakan pokok bahasan tersendiri terpisah dari kedua disiplin ilmu tersebut?

Sosiologi politik berasal dari dua kata, yang secara terpisah mempunyai arti sendiri-sendiri sebagai suatu disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan politik. Istilah "sosiologi" pertama kali dimunculkan oleh Auguste Comte (1798-1857), salah seorang pendiri disiplin ilmu ini, pada tahun 1839 di dalam bukunya Cours de Philosophie Positive, jilid IV (Duverger, 1989, hal 1). Secara sederhana "sosiologi" berarti studi tentang masyarakat dipandang dari suatu segi tertentu. Comte dan 'Spencer (1820-1903) yang juga seorang pendiri lainnya (Rush & Althoff, 1990: 1), menekankan masyarakat sebagai unit dasar dari analisis sosiologis. Sementara, berbagai lembaga lainnya, seperti.. keluarga, dan lembaga-lembaga politik, ekonomi dan keagamaan dan interelasi antara lembaga-lembaga tersebut merupakan sub-unit dari analisk

Para sosiolog modern mendefinisikan sosiologi sebagai "ilmu pengetahuan yang membahas kelompok-kelompok sosial" (Jhonson, 1961: 2) dan "studi mengenai interaksi-interaksi manusia dan interrelasinya" (Ginsburg, 1934: 7). Dari sudut pandang ini, sosiologi memberikan pusat perhatian pada tingkah laku individual dan tingkah laku kolektifnya secara terpisah dari masyarakat, karena hal ini bukan merupakan bidang kajian psikiarti dan psikologi, melainkan tingkah laku manusia dalam konteks sosial.

Dari uraian di atas, dapat kita ikhtisarkan beberapa pengertian sosiologi sebagai berikut:
1. sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat;
2. sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat;

3. sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, baik individu maupun kelompok dan relasinya dengan masyarakat, atau tingkah laku manusia dalam konteks sosial.

Setelah dipahami apa itu sosiologi, selanjutnya perlu dipahami apa itu "politik". Banyak batasan mengenai apa itu "politik". Beragamnya batasan ini sangat tergantung dari sudut pandang para pembuat batasan itu masing-masing. Para pembuat batasan hanya meneropong satu aspek atau unsur saja dari politik. Unsur itu diperiakukannya sebagai konsep pokok, yang dipakainya untuk meneropong unsur-unsur lainnya. Hal ini tentu saja sangat menyulitkan kita untuk memahami apa itu politik. Namun demikian untuk memberikan gambaran mengenai apa itu politik, berikut akan diuraikan konsep-konsep pokok yang mendasari perumusan atasan mengenai politik.

Miriam Budiarjo (7) mengemukakan bahwa konsep-konsep pokok mengenai politik adalah "negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijaksanaan (policys beleid) dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation)". Secara terurai, Miriam Budiarjo menjelaskan bahwa politik adalah "bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu yang di dalamnya terdapat proses pengambilan keputusan". Dalam melaksanakan tujuan-tujuan tersebut perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (pubilc policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu perlu dimiliki kekuasaaan (power) dan kewenangan (authority) yang akan dipakai baik, untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses ini.

Penjelasan yang lebih kurang sama, dikemukakan oleh Rush dan Althoff mengenai esensi dari politik. Menurutnya batasan mengenai politik bermacam-macam. Politik bisa diartikan sebagai proses penyelesaian dari konflik-konflik manusia: atau proses dimana masyarakat membuat keputusan-keputusan ataupun mengembangkan kebijakan-kebijakan tertentu: atau secara otoritatif mengalokasikan sumber-sumber dan nilai-nilai tertentu', atau berupa pelaksanaan kekuasaan dan pengaruh di dalam masyarakat.

Namun demikian, menurut Rush dan Althoff, meskipun politik itu memiliki batasan yang bermacam-macam, akan sangat membantu apabila menganggap kekuasaan sebagai titik sentral dari studi politik. Batasan ini juga disepakati oleh Duverger (1989) dan beberapa pakar lainnya. Dengan demikian tampaknya kita menyepakati bahwa politik dibatasi sebagai "masalah kekuasaan", dan tentunya kita pun sepakat pula membatasi ilmu politik sebagai "ilmu tentang kekuasaan".

Dua pengertian, yaitu "sosiologi" dan "politik" atau "ilmu politik" telah dipahami dengan baik. Selanjutnya perlu dipahami apa itu "sosiologi politik", bagaimana konsepsi dasarnya? Apakah pengertiannya merupakan gabungan dari pengertian sosiologi dan pengertian politik atau memiliki pengertian tersendiri. Uraian berikut akan memberikan pemahaman?

Mengacu pada pemikiran Duverger (1989), ada dua arti mengenai "sosiologi politik". Pengertian pertama, menganggap sosiologi politik sebagai "ilmu tentang negara", dan yang kedua, menganggap sosiologi politik sebagai "ilmu tentang kekuasaan".

Referensi :

Suharsono. Diktat Sosiologi Politik .

Geopolitik (Wawasan Nusantara)

Mata Kuliah : Kewarganegaraan

Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia

a. Pengertian dan Hakikat
Kata wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggap inderawi, sedangkan istilah nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia, yang diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara mengarahkan visi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesatuan dan keserasian dalam berbagai bidang kehidupan nasional : bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan.

b. Latar Belakang Filosofi
Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dikembangkan berdasarkan latar belakang filosofi sebagai berikut.
1. Falsafah Pancasila, Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan, keadilan dan keberadaban, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta kesejahteraan guna menciptakan suasana damai dan tenteram menuju kebahagiaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dari generasi ke generasi.
2. Aspek Kewilayahan Nusantara, Kondisi objektif geografi Indonesia terdiri atas 17.508 pulau yang tersebar dan terbentang di khatulistiwa serta terletak pada posisi silang yang sangat strategis, pada batas-batas astronomis: Utara 06-08° LU, Selatan 11-15° LS, Barat 94-45° BT, Timur 141-05° BT; dan Jarak Utara-Selatan 1.888 km, Barat-Timur 5.110 km; memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain menjadi aspek yang melatarbelakangi pengembangan Wawasan Nusantara. Secara kontekstual, geo¬grafi Indonesia menyandang keunggulan dan kelemahan sehingga dalam setiap pengambilan kebijakan politik negara harus mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia,
3. Aspek Sosial-Budaya, Wawasan Nusantara juga dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya, adat istiadat, agama, dan bahasa serta sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatannya. Kepemilikan itu merupakan warisan yang diterima secara emosional dan bersifat mengikat secara kuat ke dalam, karena itu sangat sensitif sifatnya.
4. Aspek Kesejarahaan, Bangsa Indonesia lahir di atas perjalanan sejarah yang sangat panjang, sedangkan semangat kebangsaan untuk menjadi bangsa merdeka ditandai dengan lahirnya Organisasi Budi Utomo. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan buah dari perjuangan yang dilandasi semangat tersebut. Kesadaran untuk menjaga persatuan dan kesatuan menjadi hak pokok mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

c. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan
a. Kedudukan Wawasan Nusantara
1. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia diciptakan oleh bangsa Indonesia dan dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian Wawasan Nusantara merupakan landasan visional bagi rakyat Indonesia di dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.
2. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari tingkat kedudukannya sebagai berikut ;
a. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idiil.
b. UUD 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
c. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional.
d. Ketahanan Nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional.
e. GBHN atau RPJM sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional berkedudukan sebagai landasan operasional.

b. Fungsi Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c. Tujuan Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara bertujuan menanamkan sikap nasionalisme yang tinggi di hati setiap rakyat Indonesia sehingga mampu mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional melalui pemberdayaan berbagai aspek kehidupan nasional. Sikap nasionalisme yang tinggi merupakan cerminan makin meningkatnya rasa, paham, semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan konsepsi visional Wawasan Nusantara.

d. Implementasi Wawasan Nusantara
a. Unsur Dasar Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara memiliki tiga unsur dasar, yaitu wadah (contour), isi (content), dan tata laku (conduct). Wadah dan isi membentuk konsepsi dasar Wawasan Nusantara, sedangkan tata laku merupakan konsepsi pelaksanaannya.
1. Wadah, Wadah mencakup tiga unsur, yakni (1) batas ruang lingkup atau bentuk wujud; (2) tata susunan pokok atau inti organisasi; dan (3) tata susunan pelengkap atau tata kelengkapan organisasi.
1. Batas Ruang Lingkup
Wawasan Nusantara memiliki bentuk wujud: (a) Nusantara; (b) Manunggal dan Utuh Menyeluruh.
a. Nusantara
Dalam bentuk wujud Nusantara, batas-batas negara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya pulau-pulau serta gugusan pulau-pulau yang satu sama lainnya dihubungkan dan dipersatukan oleh air, baik berupa laut maupun selat. Di samping bentuk wujud seperti tersebut di atas, nusantara memiliki geografi yang khas, yaitu sebagai posisi silang dunia, yang ikut berpengaruh terhadap tata kehidupan dan sifat perikehidupan nasionalnya. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut di antaranya:
1. Pengaruh dari aspek-aspek kehidupan sosial. Dengan posisi silang tersebut, bangsa Indonesia akan menyerap apa saja yang lewat, pula karena daya adaptasi yang masih rendah, maka segala sesuatu yang diserap tersebut tidak disaring terlebuh dahulu cocok tidaknya bagi kehidupan nasional yang berlaridaskan falsafah dan ideologi Pancasila.
2. Hubungan antar bangsa selalu melandaskan diri pada kepentingan nasional masing-masing. Selama kepentingan nasional diuntungkan, selama itu hubungan akan berjalan lancar, bahkan saling menguntungkan. Tetapi begitu dirasakan bahwa kepentingan nasional terancam, akan diambil segala langkah untuk memperjuangkan kepentingan nasional dengan pengorbanan-pengorbanan apa pun. Kondisi ini akan menimbulkan ketegangan-ketegangan antarbangsa dan nusan¬tara yang berada pada posisi silang dunia akan menerima akibatnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keadaan ini akan sangat merugikan pelaksanaan pembangunan khususnya dan pembinaan nasional pada umumnya.
3. Upaya mengabdikan diri kepada kepentingan nasional masing-masing bangsa menjamin kepastiannya atas dukungan bidang politik dan ideologi. Untuk itu, suatu bangsa akan berusaha menanamkan pengaruhnya melalui kedua bidang tersebut. Kalau usaha demikian berhasil, akibat yang membahayakan bangsa Indonesia adalah merusak kesatuan dan persatuan politik dan ideologi nasional.
4. Kesatuan wilayah Nusantara dengan kekayaan yang melimpah dan tenaga kerja yang banyak dan murah, pasaran yang luas terhadap hasil industri modern merupakan daya tarik bagi negara-negara yang tidak memiliki unsur-unsur tersebut, dapat menjadi sumber yang tidak menguntungkan bagi Nusantara.

b. Manunggal dan Utuh Menyeluruh
Manunggal dan utuh menyeluruh memberikan sifat dan ciri pokok, yaitu sebagai kesatuan dan persatuan dalam:
1. Wilayah
Wilayah RI, meliputi beribu-ribu pulau besar dan kecil dan dipisahkan serta dihubungkan oleh laut dan selat, dijaga dan diusahakan tetap menjadi satu kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya. Selain kebulatan wilayah harus pula merupakan kesatuan wila¬yah, wadah, ruang lingkup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
2. Bangsa
Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan berbicara bermacam bahasa daerah, dan meyakini berbagai macam agama serta kepercayaan. Oleh karena itu, harus diusahakan terwujudnya satu kesatuan bangsa: Bhinneka Tunggal Ika.
3. Ideologi
Bangsa Indonesia telah menetapkan dan memutuskan secara final memiliki dan menganut ideologi Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan satu-satunya ideologi bangsa dan negara yangmelan-dasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa mencapai cita-cita nasional.
4. Politik
Karena bangsa Indonesia menganut ideologi Pancasila, maka di bidang politik perlu diwujudkan dan dibina kes tabilan politik yang ber¬sumber pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila.
5. Ekonomi
Kekayaan wilayah bangsa baik potensial maupun efektif merupakan modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat pengembangan ekonomi harus sama, setidak-tidaknya berimbang, di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah di dalam mengembangkan kehidupan ekonominya.
6. Sosial
Rakyat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan satu kehidupan homogen dengan tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang dan merata serta keselarasan kehidupan sesuai dengan kemajuan bangsa Indonesia.
7. Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia adalah satu, corak ragam budaya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dan hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
8. Pertahanan-Keamanan
Seluruh kepulauan Nusantara harus merupakan satu kesatuan pertahanan-keamanan. Ancaman dan gangguan terhadap satu pulau atau satu daerah, hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam rangka pembelaan bangsa dan negara.
9. Psikologi
Secara psikologi bangsa Indonesia adalah satu, merasa sebagai satu keluarga besar, sebangsa dan setanah air, serta memiliki satu niat dan tekad di dalam usaha mencapai cita-cita bangsa. Perasaan yang mendorong niat dan tekad tersebut wajib dijaga terhadap pengaruh-pengaruh perkembangan kondisi sosial politik dan ekonomi yang pada hakikatnya merupakan faktor yang dapat mengubah psikologi sebagai satu bangsa.

c. Tata Susunan Pokok Organisasi
Tata susunan pokok organisasi Wawasan Nusantara bersumber pada Landasan Konstitusional UUD 1945, yang menyangkut:
a. Bentuk dan Kedaulatan Bab I Ayat 1
1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik
2. Kedaulatan ada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD.
b. Kekuasaan pemerintah negara, Bab III Pasal 4 Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945.
c. Sistem Pemerintahan, Sistem pemerintahan yang ditegaskan dalam UUD ialah:
1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum dan tidak berdasar¬kan atas kekuasaan belaka
2. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi dan tidak berdasar¬kan kekuasaan yang tidak terbatas (absolutisme).

d. Sistem Perwakilan
1. Kedudukan DPR kuat. DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden.
2. Semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. Oleh karena itu, DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan Presiden dan apabila DPR menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara yang telah ditetapkan UUD maka DPR dapat meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa meminta pertanggungjawaban Presiden.

e. Tata Kelengkapan Organisasi
Tata kelengkapan organisasi yang diperlukan, antara lain:
1. Aparatur Negara,
Aparatur negara harus mampu mendorong, menggerakkan serta mengarahkan usaha-usaha pembangunan ke sasaran yang telah ditetapkan, untuk kepentingan rakyat banyak.
2. Kesadaran politik masyarakat dan kesadaran bernegara,
Kunci lain dalam pemantapan stabilitas politik juga terletak pada kesadaran politik seluruh masyarakat, setiap orang, setiap partai politik setiap organisasi masyarakat, setiap organisasi profesi/fungsional, pula seluruh tubuh pemerintah.
3. Pers,
Pers yang sehat dalam arti pers yang bebas, bertanggung jawab, jujur dan efektif dengan tulisan-tulisan yang memberikan penjelasan-penjelasan yang jujur, edukatif, dan bertanggung jawab, melaksanakan fungsi sebagai penyalur suara masyarakat, dan sebagai alat kontrol masyarakat terhadap pemerintah, lembaga-lembaga negara dan masyarakat itu sendiri, dan ikut serta dalam pembelaan negara melalui tulisan- tulisannya.
4. Partisipasi Rakyat,
Mengikutsertakan rakyat yang berada di desa, di daerah perbatasan, dan kota secara maksimal dalam segala kegiatan kenegaraan, yang langsung menyangkut pembangunan, melalui wadah-wadah penyalur pendapat masyarakat yang tersedia.

2. Isi, Isi Wawasan Nusantara mencakup (1) cita-cita; (2) sifat atau ciri-ciri; dan (3) cara kerja.
1. Cita-cita
Cita-cita yang terkandung dalam Wawasan Nusantara adalah seperti yang dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945, ialah ".., untuk membentuk suatu Pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ....”
Wawasan Nusantara, secara umum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, ketenteraman, dan keamanan bagi bangsa Indonesia dan pula untuk kebahagiaan serta perdamaian bagi seluruh umat manusia. Secara khusus bertujuan untuk mewujudkan kesatuan dan keserasian dinamis di dalam segenap aspek kehidupan nasional, baik di dalam aspek alamiah maupun di dalam aspek sosialnya.

Wawasan Nusantara memiliki sifat atau ciri-ciri:
a. Manunggal
Keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehi¬dupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Segenap aspek kehidupan sosial selalu menuntut untuk dimanunggalkan secara serasi dan berimbang sesuai dengan makna sesanti Bhinneka Tunggal Ikayang merupakan sifat asasi dari Pancasila.
b. Utuh Menyeluruh,
Utuh menyeluruh bagi Nusantara dan rakyat Indonesia sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh bulat dan tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apa pun dan bagaimanapun, sesuai semangat kebangkitan na¬sional 1908 dan ikrar Sumpah Pemuda 1928: Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa.
c. Cara Kerja,
Cara kerja Wawasan Nusantara berpedoman pada Pancasila sebagai kebulatan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kristalisasi kepribadiannya, berwujud tata pergaulan dalam hidup yang dicita-citakan bersama serta asas kenegaraan menurut UUD 1945. Ini berarti bahwa dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila-telah terkandung pula cita-cita, asas-asas, serta nilai-nilai filosofis, yang memberikan arah cara mengendalikan hidup masyarakat dan cara penetapan hak-hak dan kewajiban asasi para warga negaranya.


3. Tata Laku
Tata laku Wawasan Nusantara dapat dirinci dalam dua unsur, yaitu (1) tata laku batiniah dan (2) tata laku lahiriah.
1. Tata Laku Batiniah, Tata laku batiniah tumbuh dan terbentuk karena kondisi dalam proses pertumbuhan hidupnya, pengaruh keyakinan pada suatu agama/kepercayaan termasuk tuntutan bagi budi pekerti, serta pengaruh kondisi kekuasaan yang memungkinkan berlangsungnya kebiasaan-kebiasaan hidupnya.
2. Tata Laku Lahiriah,Tata laku lahiriah dituangkan ke dalam suatu pola tata laksana yang dapat dirinci menjadi: tata perencanaan, tata pelaksanaan, dan tata pengawasan.

Wawasan Nusantara dalam wujud dan wadahnya sebagai suatu Wawasan Nasional merupakan satu kesatuan:
1. Isi NKRI berupa falsafah Pancasila dan UUD 1945
2. Wadah berupa Nusantara, yang manakala diisi atau diberi isi menampakkan wujud dan wajahnya sebagai Wawasan Nusantara,
3. Tata laku NKRI berupa UUD 1945 yang apabila dilaksanakan dan diterapkan berdasarkan Wawasan Nusantara akan menghasilkan Ketahanan Nasional Indonesia.


2. Arah dan Sasaran Implementasi
Arah pandang Wawasan Nusantara meliputi arah pandang ke dalam dan arah pandang ke luar, sebagai berikut.
a. Arah Pandang ke Dalam
1. Menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial
2. Mencegah dan mengatasi faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa
3. Mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.

b. Arah Pandang ke Luar
1. menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah atau-pun kehidupan dalam negeri
2. melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
3. menjalin kerja sama dan sikap saling hormat menghormati
4. menampilkan wibawa sebagai wujud sikap kesatuan, persatuan, dan kebulatan wadah, isi, dan tata laku.

Dalam mengisi kehidupan nasional, Wawasan Nusantara sebagai cara pandang dan visi nasional Indonesia, merupakan arahan, pedoman, acuan, dan tuntunan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan NKRI. Karena itu, implementasi atau pene¬rapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Dengan kata lain, Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berne-gara. Sasaran implementasi Wawasan Nusantara berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh meliputi kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

3. Tantangan Implementasi
Prospek Wawasan Nusantara sebagai cara pandang dan visi nasional bangsa Indonesia di dalam mewujudkan cita-cita masih tetap relevan menjadi pedoman atau tuntunan apabila di dalam implementasinya, peranan daerah dan rakyat kecil mampu diberdayakan, sedangkan faktor-faktor dominan yang mendukungnya dapat dipenuhi, yang meliputi keteladanan kepemimpinan nasional, pendidikan yang berkwalitas dan bermoral kebangsaan, media massayang mampu memberikan informasi dan kesanyang positif terhadap segenap komponen bangsa dan negara, serta keadilan dalam penegakkan hukum, mengingat besarnya tantangan dari nilai-nilai kehidupan baru yang dibawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya, sebagai berikut.
1. Kondisi pembangunan nasional secara menyeluruh belum merata sehingga
menimbulkan keterbelakangan, kemiskinan, dan kesenjangan sosial di masyarakat. Hal ini dapat merupakan ancaman bagi tetap tegak dan utuhnya
NKRI.
2. Perkembangan iptek khususnya di bidang teknologi informasi, komunikasi,
dan transportasi mempengaruhi pola pikir bangsa Indonesia bahwa dunia
menjadi transparan tanpa mengenal batas negara. Dalam tingkat kwalitas
sumber daya manusia di Indonesia yang masih terbatas, pemahaman tersebut
merupakan ancaman bagi persatuan dan kesatuan.
3. Era baru kapitalisme diterapkan oleh negara-negara kapitalis dengan terus
berusaha mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi dengan menekan negara-negara berkembang melalui isu global yang mencakup demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup demi kepentingan mereka.Hal ini dapat meruntuhkan sikap, pendirian dan kesadaran bangsa Indone¬sia terhadap nilai-nilai falsafah Pancasila dan rasa kebangsaan.

Demokrasi dan Kelas-kelas Sosial

TEMA SOSIOLOGI POLITIK
Tema utama sosiologi politik pada pertengahan abad 19, yaitu :
“Segala konsekuensi sosial yang diakibatkan oleh lahirnya demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan, dan manfaat politis dari penciptaan kelas-kelas sosial yang bersandar pada kapitalisme industri”.


DEFINISI TEORI DEMOKRASI & KELAS-KELAS SOSIAL
Teori Demokrasi dan Kelas-kelas Sosial merupakan unsur-unsur dasar dalam kontruksi ilmu politik, dan penyelidikan terhadap perkembangan teori-teori ini akan membantu dalam menjelaskan sifat dan permasalahannya.


DEMOKRASI MENURUT TOCQUEVILLE

• Sebagai suatu bentuk pemerintahan
• Sangat erat hubungannya dengan pendapat mengenai kebebasan politik
• Menggambarkan suatu tipe masyarakat =; “Pranata-pranata Demokratis

DEMOKRASI MENURUT MARX
Suatu fenomena historis yang jauh dari kemungkinan berkembang, dan agen pembangunan utama selanjutnya adalah gerakan kelas buruh.


KELAS SOSIAL MARX
Teori kelas-kelas sosial menurut Marx ada 2, yaitu :
1. Kelas Borjuis
2. Kelas Proletar (kelas buruh)


TOCQUEVILLE vs MARX
Mereka berdua mengakui adanya saling berhubungan antara kekuatan-kekuatan ekonomi dengan politik.
Tocqueville : Melalui penggabungan demokrasi dgn nilai-nilai masyarakat kelas menengah agraris & industri
Marx : Perjuangan politik kelas buruh sbg suatu gerakan utk memperluas demokrasi


DEMOKRASI MENURUT WEBER
Demokrasi langsung hanya dpt diterapkan di dlm masyarakat yg kecil =; relatif sederhana sedangkan masyarakat yg telah menjadi besar , kompleks & beragam – pemerintahan langsung oleh rakyat berada di luar jangkauan.


DASAR TEORI DEMOKRASI
Menurut Schumpeter, dasar teori demokrasi adalah Teori perusahaan kapitalis yang memandang partai-partai politik itu adalah sejalan dengan perusahaan yang terlibat dalam pergulatan persaingan, yang tujuan masing-masing partai perusahaan adalah untuk meningkatkan sahamnya di pasar.


GERAKAN DEMOKRASI
Harus dipandang sbg gerakan kelas :

• Gerakan borjuis yg mencari kemerdekaan dari feodal (kekuasaan)
• Gerakan kelas buruh yg mencari kemerdekaan dr dominansi kaum borjuis,

KONTRADIKSI KAPITALISME
Ada 2 kontradiksi dlm kapitalisme:
1. Kontradiksi pertama (Kontradiksi fundamental kapitalisme yg sudah mapan)
2. Kontradiksi kedua: antara kelas buruh dgn borjuis


MASALAH YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN
• Impak politis gerakan kelas buruh dlm masyarakat2 kapitalis sebagaimana telah berkembang semenjak akhir abad 19
• Sistem-sistem politik yg telah lahir dari revolusi2 yg dilakukan di bwh bendera Marxisme sbg “Revolusi kaum proletar” di negara Cina, Rusia, dsb


TIPE AKSI POLITIK
Ada 4 tipe aksi politik :
• Aksi politik kaum elit utk mengadakan rasionalisasi produksi & pemerintahan.
• Aksi politik berbagai gerakan, khususnya gerakan mahasiswa yg menyelipkan nilai lawan “partisipasi” - “komunitas”
• Aksi politik gerakan regional dan nasionalis yang juga memproklamirkan nilai komunitas yg dijumpai atas dasar identitas budaya.
• Aksi politik berbagai gerakan supra nasional


PENOLAKAN DARI BEBERAPA TOKOH

• Tokoh pemikir “critical theory” Aliran Frankfurt, menolak dengan berbagai cara pendapat yang mengatakan bahwa sistem politik dan aksi politik secara keseluruhan atau bahkan pada garis besarnya ditentukan oleh hubungan-hubungan kelas yang berakar dalam mode produksi.
• Albert Wellmer menolak pendapat tentang suatu mekanisme emansipasi yang bersandar pada ekonomi dalam pendapatnya ‘pendiskreditan sepenuhnya’.

 

Referensi

Battomore, Tom. 1992. Sosiologi Politik. Jakarta: Rineka Cipta.