News Update :
Home » » Manajemen Pembangunan Perkotaan

Manajemen Pembangunan Perkotaan

Penulis : Monalia Sakwati on Sunday, February 23, 2014 | 12:46 AM



Manajemen Pembangunan Perkotaan

Migrasi dari pedesaan ke perkotaan yang terjadi sehari-hari diseluruh dunia ketiga merupakan satu di antara perubahan-perubahan bersejarah pada zaman sekarang ini.pembangunan masih dianggap sama dengan pertumbuhan setiap orang melihatnya sebagai suatu yang tergantung pada industrialisasi dan urbanisasi. Namun ketika pembangunan didefinisikan secara lebih luas mulailah bermunculan pertanyaan tentang dampak kebijakan kebijakan perkotaan atas sektor-sektor lain dalam perekonomian khususnya wilayah pedesaan.
Sementara ini orang-orang terus menerus mengalis ke kota-kota besar, dan perumahan, istem pembuangan air, penyediaan air besih, semuanya menjadi semakin dibutukhan dan makin tidak memadai.
Dimensi-dimensi masalah perkotaan
Dengan migrasi dan pertambahan alami yang berkelanjutan, diproyeksi bahwa populasi perkotaan dinegara-negara sedang berkembang akan meningkat lebih dari satu milyar antara tahin 1960-2000. Yang menjadi masalah, peningkatan itu tidak tersebar secara imbang melainkan terjurus pada beberapa kota saja yang memang sudah besar.  
Migrasi dari desa ke kota bahkan berlangsung pula dari negara-negara yang melaksanakan kontrol yang meluas. Cina misalnya, mengalami tekanan migrasi yang terus menerus dan kini mempunyai  31 kota dengan populasi yang melebihi satu juta jiwa. Sebagian dari pertumbuhan ini tentu saja adalah karena peningkatan jumlah penduduk secara alamiah dan karena tingkat kelahiran yang secara  keseluruhan terus bertambah tetapi diperkirakan bahwa lebih dari setengah peningkatan tahunan terjadi karena migrasi.
Migrasi memiliki implikasi lain untuk administrator. Ketika orang-orang  berpindah memasuki wilayah perkotaan, meningkatlah kebutuhannya untuk mendapatkan jasa dan pelayanan dari pemerintah. Sebagian dari peningkatan permintaan seperti ini merupakan ciri tak terelakan dari kehidupan perkotaan.
Migrasi dan perilaku migran
Karena migrasi adalah fakta yang demikian penting dalmkehidupan perkotaan, ada manfaatnya jika diamati lebih seksama dan dijajaki apa tanggapan-tanggapan yang dapat diberikan oleh pemerintah. Literatur tentang migrasi menyarankan bahwa prhitungan para penduduk desa dalam memutuskan akan bermigrasi atau tidak sangat mirip denganperhitungan mereka tentang peranserta secara umum. Pada intinya, ini merupakan upaya nasional untuk menetapkan berbagai biaya dan manfaat perpindahan ke kota.
Agaknya insentif ekonomi memainkan peranan besar dalam memutuskan untuk bermigrasi; tampaknya orang “cenderung berpindah dari tempat yang kesempatan ekonominya rendah ke wilayah yang mengandung kesempatan-kesempatanpotensial yang tinggi”. Hal yang sangat menentukan ialah bagaimana para penduduk desa memperkirakan potensi itu. Umumnya mereka berpandangan bahwa wilayah perkotaan memiliki potensi lebih besar untukmeningkatkan pendapatan mereka; persepsi ini sering mereka pertahankan selama waktu yang panjang sementara mereka masih mencari pekerjaan. Banyaknya masyarakat yang bertahan hidup sebagaipenghuni kakilima dan tempat-tempat hunian liar mengatakan bahwa kehidupan mereka jauh lebih baik di lingkungan perkotaan yang baru daripada di kampung halaman mereka sebelumnya.
Dalam banyak hal, asumsi-asumsi mereka memang berlandasan kuat. Angka-angka menunjukkan bahwa pengangguran cenderung lebih banyakmelanda penghuni kota yang berpendidikaan lebih tinggi dan lebih lama tinggal di kota ketimbang penghuni-penghuni yang baru tinggal setahun di kota. Juga, bukan tak lazim jika pendapatan di perkotaan lima kali atau sepuluh kali lipat lebih besar daripada di wilayah pedesaan. Demikianlah maka mudah dilihat bagaimana wilayah-wilayah perkotaan disamakan dengan kesempatan dan potensi yang lebih besar.
Survai-survai juga memberikan petunjuk bahwa faktor-faktor yang menjelaskan kepuusan bermigrasi ialah adanya kerabat di kota dan jarak antara desa dengan kota tujuan. Kedua hal itu dapat menekan resiko yang timbul dari keputusan untuk bermigrasi, dan dengan demikian dipandang meningkatkan kesempatan untuk bermigrasi itu.
Karena adanya selisi antara penghasilan perkotaan dan pedesaan merupakan faktor terenting satu-satunya, migrasi dapat dihambat dengan mempertahankan agar pendapatan perkotaan tetap rendah atau dengan memperbaiki pendapatan di pedesaan. Oleh sebab itu para administrator perkotaan memiliki alasan untuk lebih condong pada usaha-usaha pedesaan yang dapat menambah penghasilan, pekerjaan di luar pertanian, dan perbaikan-perbaikan penghasilan dari pertanian. Karena perbaikan jasa atau pendapatan perkotaan hanya akan meningkatkan migrasi, hal-hal itu harus dbarengi dengan kebijakan yang diarahkan pada pendapatan pedesaan. Juga bermanfaat jika diketahui berapa proporso migran yang tinggal di kota hanya untuk beberapa saat kemudian kembali ke kampung halaman sesudah mereka memperoleh sejumlah modal tertentu. Lalu dapat dilakukan upaya untuk memudahkan mereka kembali ke desa dan bukan mendorong mereka untuk tetap tinggal di kota.
Faktor-faktor yang mendorong orang keluar dari desa :
1.      Kekurangan tanah dan orang-orang yang tak memiliki tanah
2.      Akses yang terbatas untuk faktor-faktor produksi, seperti air, hewan, alat-alat, kredit
3.      Realitas distriminasi sosial dan etnik
4.      Untuk wanita, migrasi dapat menjadi pelarian dari penderitaan karena disia-siakan atau karena menjanda
5.      Untuk pemuda, migrasi dapat menjadi pelarian dari kekuasaan dan pengendalian otoriter pihak yang lebih tua

Peran pemerintah pusat

Lingkup jangkauan keputusan pemerintah pusat mengenai buruh, tata guna tanah, investasi, pemajakan, dan penyerapan kerja, misalnya mempunyai dampak langsung terhadap migrasi dan pembangunan perkotaan.

Semua kementerian mempunyai dampak terhadap pembangunan perkotaan pada waktu yang akan datang. Kementrian perdagangan merundingkan lokasi industri, akan mempengaruhi selisih pendapatan dalam suatu radius yang luas di seputar tiap lokasi yang ditentukan. Kementrian pendidikan secara tak langsung mempengaruhi pembangunan perkotaan dan migrasi melalui sifat dan hakikat kurikulum dan lokasi gedung sekolah.kementrerian kesehatan mempengaruhi pembangunan perkotaan dengan lokasi dan penstafan klinik-klinik serta fasilitas yang disediakan, kementerian keuangan mempengaruhi organisasi melalui kebijakan fiskal dan moneternya, dan kementerian pertanian memberikan kebijakan harga sehingga mempengaruhi perkembangan migrasi

Wilayah perkotaan membutuhkan perhatian konstan karena kepadatan kota menimbulkan kebutuhan akan tindakan ke pemerintah. Sering masalah perkotaan dimasukan dalam agenda politik. Misalkan tingkat kematian dan penyakit yang tinggi pada anak-anak di daerah pedesaan cenderung dilihat sebagai sesuatu yang tak terelakkan sehingga tidak usah dilakukan prakarsa-prakarsa kebijakan dalam hal itu. Namun di daerah perkotaan soal kesehatan sering ditimbulkan oleh kepadatan, dan dalam hal ini angka kecil saja sudah cenderung menarik perhatian yang segera.

Terjadinya bias perkotaan dalam keputusan kebijakan ialah lebih banyak kegiatan politik penduduk kota, kelas menengah di perkotaan lebih aktif dan secara politis lebih relevan.
Pemerintah Lokal
Suatu ciri penting warisan kolonial ialah pemerintahan lokal yang lemah dan miskin. bukan berarti strukturnya yang lemah, sungguhpun memang demikian ; kelemahan yang paling membahayakan ialah tiadanya cukup kesadaran bahwa pemerintahan lokal memiliki kontribusi potensial dalam mewujudkan vitalitas nasional.  otoritas lokal yang kurang cerdas dan tidak imajinatif sering merupakan penghambat pelayanan dan jasa pemerintah.
pemerintahan perancis dipola mengikuti metropole. yakni menggunakan satu pusat yang kukuh dan yang kekuasaaan administratifnya menjangkau jauh hingga ke daerah-daerah pinggiran. bahkan sampai sekarang pemerintahan-pemerintahan militer dinegeri dahulu yang menggunakan bahasa perancis cenderung menempuh pendekatan Gaullist terhadap pemerintahan lokal, dan cenderung mengarahkan swadaya sebagai cara untuk mengerahkan buruh gratis bagi pekerjaan-pekerjaan umum.
kolonialis inggris yang mempunyai tradisi pemerintahan lokal di negerinya sendiri mencoba untuk mencangkokkan lembaga pemerintahan lokal pada koloni-koloninya.  misalnya dibanyak kota sering disusun dengan mengikuti model English Town and Country Planning Act dengan penekanannya atas tataguna lahan yang diatur secara ketat dan tiadanya pekerjaan di sektor informal.
tugas penting yang diletakkan di pundak pemeritah lokal ialah menyelenggarakan penyampaian pelayanan lokal. namun di negara sedang berkembangpun, peranan yang di mainkan pemerintahan lokalpun sangat lemah.  dalam kajiannya mengenai pemerinytahan dan administrasi di Lagos, Anne Marie Hauk Walsh, menemukan bahwa pemerintah tingkat regional dan federal mendominasi pelayanan dan pembangunan perkotaan.
Tugas administratif yang utama untuk wilayah-wilayah perkotaan ialah memperbaiki atau meningkatkan kapasitas. Kapasitas ini bergantung pada pendanaan atau pembiayaan.
Beberapa upaya untuk membenahi masalah-masalah finansial hanya memperparah kekurangmampuan pemerintahan lokal.
Intisari kebijakan New Federalist pada dasawarsa 1970an ialah menyalurkan seluruh dana federal melalui pimpinan hasil pilihan lokal, dan ini menghasilkan diperkuatnya peran para walikota dan anggota-anggota dewan kota sehingga kapasitas merekapun meningkat.
Colin rosser memberikan upaya perencanaan perkotaan di kalkuta dalam dasawarsa 1960an yang muncul dari perspektif tersebut. Mereka mendesak bahwa perencanaan perkotaan seharusnya lebih daripada sekedar menyusun rencana fisik sesungguhnya lebih tepat jika rencana itu dikatakan sebagai proses dan bukanya produk yang rampung dan spesifik bukan pekerja satu gebrak yang dilakukan oleh para ahli dibalik layar melainkan suatu proses permanen, berkesenambungan, yang sepenuhnya terpadu dengan struktur pemerintah yang bener.
Hal utama yang diutamakan oleh rosser ialah bahwa dalam rangka memadukan seutuh-utuhnya dalam mengandalkan kelompok-kelompok sukarela itu, peranserta harus diorganisasi secara berhati-hati. “pengorganisasi secara terampil yang didasarkan pada konsultasi penuh dengan para pemuka lokal dan departemen-departemen pemerintah merupakan syarat utama.” Implikasinya bagi pembahas ini ialah bahwa pemerintah lokal memerlukan dukungan finansial dari tingkat nasional dan juga perlu memerhatikan seksama pada struktur-struktur keorganisasian untuk melibatkan masyrakat disamping perhatian pada produsen untuk mengaitkan perencanaan dalam proses kebijakan serta melaksanakan (implementasi) yang tengah berlangsung.
Tanggapan kebijakan
Tugas penting pemerintahan lokal masih sama, yakni menyempaikan secara efesien dan efektif jadwal dan pelayanan lokal, seperti pembuangan limbah, suplai air, angkutan, perawatan kesehatan dan pendidikan.
Pemerintah kurang memperhatikan upaya untuk menggunakan sektor swasta, kerjasama dengan masyarakat atau pengembangan sistem yang bineka. Contohnya pembuangan limbah. Kota sentral membutuhkan sistem pembuangan air limbah yang besar di jantung kota. Wilayah tempat tinggal yang tidak padat di isi rumah-rumah milik warga masyarakat berpenghasilan menengah, lebih efisien jika diusahakan agar sektor swasta membangun septic tank. Dalam menata wilayah penduduk yang berpenghasilan rendah, peranan yang paling bermanfaat yang mungkin dapat di mainkan pemerintah ialah menyediakan bagi penduduk rancangan dan suplai material untuk membangun jamban mereka sendiri.

Secara tradisional, pemerintah telah menangani ketidakmampuan sektor swasta dalam menyediakan perumahan untuk kelompok miskin melalui pembangunan perumahan rakyat. Tetapi, biasanya mahal dan sulit perawatannya dan sering tidak populer di kalangan orang-orang yang tidak bertah bermukim di situ. Pemerintah dapat menyediakan material tertentu dan rangsangan lain untuk mendoronga warga masyarakat berperanserta dalam membangun rumah masing-masing.

Charles abrams menulis tentang ‘’ perjuangan manusia untuk mendapatkan tempat berteduh ‘’ memintakan perhatian terhadap kemungkinan cara ‘’pinjaman atap’’. Pemasangan atap adalah bagian paling sulit dan paling mahal dalam pembangunan rumah. Pemerintah menyediakan peminjaman untuk atap dan masyarakat diorganisasi dalam kelompok kecil dan pinjaman digilirkan pada anggota kelompok kecil. Masyarakat akan mampu membangun perumahan yang aman dan layak bagi dirinya sendiri. Perumahan swadaya telah menjadi suatu strategi yang meluas penggunaannya di negara sedang berkembang.

Pemenuhan kebutuhan pokok melalui pendekatan swadaya masih menjadi tantangan untuk pemerintah diperkotaan. Penting bagi kita untuk melihat adanya alternatif yang menghindari penghuni liar memasang centengan kawat untuk menyadap listrik dari kawat yang terpasang sepanjang jalan raya. Jadi, pemerintah dapat menentukan besarnya uang iuran yang ditarik dari pemakai listrik itu berdasarkan rata-rata tingkat kelompok. Alternatif ini akan mengukuhkan kewenangan pemerintah untuk mendapatkan penghasilan dan akan mendorong penghematan di kalangan para pemakai listrik itu.


tabel 12.1 strategi perbaikan jasa dan pelayanan perkotaan
biaya rendah
1.      Mengorganisasi swadaya lokal untuk membangun dan mengurus fasilitas-fasilitas lokal.
2.      Mendukung dan melatih staf pembangunan masyarakat setempat.
3.      Organisasikan proyek pendidikan non formal, misalnya sehubungan dengan gizi, kesehatan, keterampilan kerja.
4.      Memantau keputusan mengenai lokasi industri yang mempengaruhi pekerjaan dan jasa/pelayanan.
5.      Menambahkan proyek lokal pada proyek yang dibiayai pusat.
6.      Melibatkan perhimpunan sukarela dalam program-program lokal.
7.      Meninjau kode dan peraturan lokal yang menghambat penyampaian jasa/pelayanan lokal.
8.      melatih tenaga para-profesional untuk bidang-bidang yang sangat penting (misal : perbidanan).
biaya menengah
1.      Menyediakan pelayanan dan jasa esensial pada taraf minimal (air, sambungan pipa drainasi), mengenakan biaya pemakaian pada setiap penggunaan yang di atas minimum.
2.      Memberikan jaminan hak penguasaan di wilayah-wilayah perumahan swadaya. Gunakan bantuan dari pembangunan masyarakat untuk menggalakkan upaya swadaya.
3.      Menumbuhkan pola kredit bergilir untuk meningkatkan fasilitas jasa/pelayanan lokal.
4.      Memantapkan fasilitas-fasilitas koperasi untuk memperluas pelayanan yang diberikannya.
5.      Menunjang himpunan-himpunan lokal sebagai imbalan bagi jasa/pelayanan yang mereka berikan pada masyarakat.

Ada perbagai pilihan yang tersaji di hadapan pemerintah-pemerintah lokal yang tidak menuntut pembelanjaan modal yang besar, dan dapat digunakan oleh pemerintah lokal sebagai bagian dari strategi untuk menanggapi pertumbuhan perkotaan. Kebanyakan pemerintah lokal memiliki kewenangan yang memadai untuk melaksanakan pendekatan ini dan memang sedang melaksanakannya, walaupun banyak juga yang bimbang manakala memikirkan biaya politis bagi pendekatan-pendekatan itu.
Banyak di antara strategi berbiaya rendah mempunyai sifat kontroversial dan bahwa strategi-strategi itu menyajikan dilema-dilema sulit untuk pengelola perkotaan. Wataknya yang kontroversial itu menyiratkan bahwa ihwal-ihwal berbiaya rendah paling sering ditampik karena alasan politis atau keorganisasian, dan bahwa analisis biaya manfaat yang picik tidak banyak faedahnya. Dalam kenyataan-kenyataan politis yang demikian, sangat penting adanya organisasi yang mengimbali para pejabat karena mau mengambil inisiatif , bersedia menanggung risiko serta menanggulangi ketidakpastian. Jika difokusnya dipindahkan dari jenis-jenis jasa dan pelayanan yang dapat diberikan di wilayah pedesaan ke strategi untuk memperbaiki penghasilan diperkotaan, khususnya penghasilan kelompok miskin, dapat digariskan seperangkat pilihan lain.
Dalam banyak hal, para pengelola perkotaan menghadapi masalah-masalah pengelolaan yang sama dengan yang dihadapi oleh para petugas penyuluh lapangan. Administrator perkotaan adalah petugas lapangan juga, namun karena konsensus terbuka mengenai tujuan-tujuan mereka lebih sedikit jika dibandingkan dengan konsensus semacam itu dalam hal pekerjaan para petugas penyuluh, kuranglah kecenderungan administrator perkotaan untuk mengambil inisiatif. Adalah bermanfaat mempertimbangan biaya dan mannfaat politis yang harus diperhitungkan oleh administrator lokal. Norman uphoff misalnya, menekankan kegunaan analisis biaya manfaat untuk memahami pentingnya sumber-sumber daya politis bagi keputusan-keputusan para administrator. Kesimpulan yang diambilnya ialah bahwa para pemimpin politik harus memperhitungkan sumber-sumber daya politik yang dimilikinya secermat perhitungan para ahli ekonomi ketika mengajukan nasihat tentang investasi. “kemauan politik” atau political will bukanlah sesuatu yang niscaya, dan ia tidak dapat diharapkan sebagai sandaran.
tabel 12.2strategi peningkatan pendapatan dan produktivitas kelompok miskin perkotaan
biaya rendah
1.      Merevisi lisensi-lisensi yang membatasi penyerapan tenaga kerja.
2.      Meninjau kembali peraturan-peraturan tata guna tanah yang menghambat penyerapan tenaga kerja lokal.
3.      Meninjau kembali peraturan-peraturan lokal yang membatasi penjaja dan pedagang keliling.
4.      Mendukung swadaya pembangunan fasilitas : kios-kios, pusat perawatan/penitipan anak-anak, klinik.
5.      membebaskan atau memotong pajak untuk usaha-usaha kecil.
biaya menengah
1.      Menyediakan fasilitas-fasilitas kredit bagi perusahaan-perusahaan skala kecil.
2.      Mengadakan program-program latihan manajemen skala kecil bagi para pengusaha /wiraswastawan.
3.      Menuntut perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah untuk menyelenggarakan latihan kerja (job training).
4.      Memberikan pinjaman untuk pembelian perlengkapan-perlengkapan kecil yang sangat penting bagi usaha-usaha lokal mesin jahit, mesin hitung, sepeda, alat-alat.
5.      Membagikan kupon transportasi pemasaran barang-barang.
6.      Mengadakan negoisasi kontrak dengan perusahaan-perusahaan kecil di mana mungkin.
Tabel 12.2 merinci beberapa di antara pilihan-pilihan itu dan kemungkinan biaya ekonomis, politis, dan administratifnya. Bagan itu membantu menjelaskan mengapa beberapa pilihan yang tampaknya “tidak rasional” atau “tidak responsif” terhadap kelompok miskin pada prakteknya sangat rasional untuk pembuat keputusan lokal. Pilihan-pilihan itu rasional karena menanggapi intensif organisasional dan sumber daya.karena itu pembauran struktur insentif merupakan hal penting agar terjadi perubahan yang cukup bermakna. Suatu contoh perubahan semacam itu adalah peranan yang dimainkan oleh beberapa donor internasional utama dalam menggalakkan kebijakan-kebijakan inovatif. Misalnya dukungan dari institusi-institusi seperti bank dunia untuk program-program perumahan swadaya telah mendorong dan kadang-kadang membujuk pemerintahan-pemerintahan lokal untuk mempertimbangkan sesuatu yang semula tidak mereka perhatikan.
Strategi-strategi kebijakan berbiaya rendah menyaran bahwa sektor informal tidak harus selalu merupakan ancaman terhadap pembangunan perkotaan melainkan bahwa sektor ini dapat menjadi sumber gairah dan produktivitas. Sektor informal mengacu pada sektor yang tidak dapat perlindungan, pada wilayah-wilayah pekerjaan pinggiran di luar sistem reguler pekerjaan berupah (wage employment). Masalahny ialah bahwa para pekerja sektor informal tidak memiliki perlindungan hukum, tidak memiliki kontrak apapun, dan tnpa hak-hak perburuhan. Orang-orang miskin yang tidak selalu merupakan migran yang baru tiba, terus menerus keluar masuk sektor informal ini selama mereka mengiktiarkan penghasilan yang cukup untuk bertahan hidup dari hari kehari.
Kebanyakan study empirik menunjukan bahwa disektor informal ini wanita lebih sering banyak terdapat daripada laki-laki. Karena dalam kurun antara dua pembayaran kerja wanita lebih terikat pada rumahtangganya guna memelihara anggota-anggota yang belum mandiri, wanita akan berjuang dipinggiran jalan, menjajakan dagangan, dan bekerja tanpa jaminan sedikitpun bahwa dia akan mendapatkan penghasilan dengan basis reguler.
Ada dua tafsir mengenai peran dan sifat hakikat sektor informal, yang satu menyatakan bahwa sektor ini merupakan titik masuk yang penting bagi seorang migran, dan migran cenderung bergerak lebih lanjut dari titik in menuju pekerjan yang lebih aman, lebih terjamin, dan lebih mendapatkan keuntungan. Sedangkan pandangan yang keduaialah bahwa sektor informal merupakan cerminan jalan buntu yang gagal mendapat atau mempertahankan pekerjaan dengan upah yang ajeg.
Beberapa survey memberikan petunjuk bahwa sektor informal informal terutama oleh para migran yang tidak begitu baru, sehingga makin kuat alasan untuk meyakini kedua pandangan tersebut. Sifat dan jenis ciri pekerjaan ini memang sering ilegal, seperti membuat minuman keras.
Kesimpulan
Wilayah-wilayah perkotaan dinegara sedang berkembang, dengan konsentrasi manusia dalam jumlah raksasa, sekaligus merupakan gudang energi dan sumber daya maupun pusat kemelaratan dan kesengsaraan. Segemblang kenyataan yang ada pada kemelaratan, demikian jugalah migrasi yang terus berlangsung sehingga memperdalam kesulitan. Dari segi administraktif, soal yang dihadapi ialah bagaimana menangani masalah-masalah ini tanpa menyedot lebih banyak orang ke kota-kota besar atau merenggutkan sumber daya dari tugas utamanya yakni pembangunan pedesaan. Adapun dilemanya, tidak banyak pemerintahan lokal yang memiliki kapasitas untuk menjadi kreatif atau efektif. Oleh sebab itu pemerintah pusat perlu memikul sebagian besar beban wilayah perkotaan tetapi dengan cara tertentu, sehingga mengukuhkan kapasitas lembaga-lembaganya yang lemah dan kekurangan sumber daya. Sebuah sumber strategi yang penting dicatat ialah menemukan lebih banya cara untuk menyadap sumber-sumber daya sektor informal dan memberikan perlindungan pada sektor tersebut agar dapat tumbuh serta semarak.
Share this article :

Post a Comment

Silahkan tinggalkan komentar anda di bawah ini. No Spam ! No Sara !

 
Company Info | Contact Us | Privacy policy | Term of use | Widget | Advertise with Us | Site map
Copyright © 2015. Monalia Sakwati . All Rights Reserved.
Created by Monalia Sakwati